Jakarta | Garuda Betawi Program Sekolah Rakyat kembali mendapat perhatian publik setelah dinilai mampu menjadi solusi konkret dalam mencegah anak putus sekolah, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah berbasis akses pendidikan gratis tersebut disebut membuka harapan baru bagi siswa yang sebelumnya terancam tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia, David Hamka, mengatakan Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Setiap anak memiliki peluang yang sama selama mereka memiliki kemauan untuk belajar dan berkembang,” ujar David dalam kegiatan diskusi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan.
Menurutnya, program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial pendidikan, melainkan bagian dari intervensi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendekatan motivasi dan pendampingan kepada siswa dinilai penting agar anak-anak tetap memiliki semangat belajar dan tidak menyerah pada keadaan ekonomi keluarga.
David menilai Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan yang sebelumnya berisiko putus sekolah. Ia juga menekankan bahwa pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesadaran kesehatan dan pencegahan stunting di masa depan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menyebut Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya melalui pendidikan.
Ia menegaskan bahwa latar belakang ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi siswa untuk merasa rendah diri. Menurutnya, masa depan seseorang lebih ditentukan oleh usaha dan semangat belajar dibanding kondisi sosial yang dimiliki saat ini.
Rany juga mengapresiasi para guru dan tenaga pendidik yang terus mendampingi siswa dalam membangun karakter, disiplin, dan rasa percaya diri. Ia berharap akses pendidikan seperti Sekolah Rakyat dapat diperluas agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar yang setara.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat tata kelola program Sekolah Rakyat agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan program tersebut bersih dari penyimpangan.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih merata.
